Gentanews.id – Seratus hari setelah pelantikan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, ekspektasi publik terhadap kinerja kabinet masih jauh dari harapan. Meskipun bukan ukuran mutlak keberhasilan atau kegagalan, periode 100 hari pertama selalu menjadi momentum evaluasi bagi publik dalam menilai keseriusan Presiden dalam mengelola pemerintahannya.
Kabinet Merah Putih yang dibentuk untuk mewujudkan Astacita—visi Prabowo dalam mencapai Indonesia Emas 2045—memiliki sejumlah tantangan besar, seperti pengentasan kemiskinan, supremasi hukum, ketimpangan neraca perdagangan, serta isu diskriminasi terhadap lawan politik pemerintahan sebelumnya. Di samping itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi sorotan utama.
Namun, penyusunan kabinet Prabowo justru menuai kontroversi. Alih-alih membentuk zaken kabinet yang diisi oleh profesional sesuai janji kampanye, publik menilai bahwa yang terbentuk justru kabinet akomodatif atau kabinet balas jasa. Dengan jumlah anggota yang mencapai 128 orang, komposisi kabinet yang gemuk ini memunculkan dugaan kuat bahwa peran Jokowi masih sangat dominan dalam proses penyusunannya.
Gaduh di tubuh kabinet tak hanya terjadi saat penyusunan, tetapi juga berlanjut setelahnya. Salah satu kasus yang mencuat adalah pengangkatan Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet yang dinilai melanggar Undang-Undang TNI. Kemudian, muncul kontroversi terkait Menteri Desa yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, serta permintaan Menteri HAM Natalius Pigai agar anggaran kementeriannya ditambah Rp20 triliun di tengah kondisi keuangan negara yang tidak stabil. Kasus judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal juga menyeret nama Menkop Budi Arie, yang semakin memperburuk citra pemerintahan di akhir tahun 2024.
Memasuki awal tahun 2025, publik kembali digemparkan oleh temuan pagar laut bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Tangerang. Kejanggalan muncul karena tanah timbul di lokasi tersebut belum ada. Kasus ini memicu kemarahan warga Banten. Ketika TNI AL melakukan pembongkaran pagar atas perintah Presiden Prabowo, justru Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Trenggono meminta agar pagar tidak dibongkar dengan alasan telah disegel sebagai barang bukti. Perbedaan sikap antara Presiden dan Menteri KKP menimbulkan spekulasi liar di publik.
Tak berhenti di situ, kabinet kembali dilanda kegaduhan. Kali ini, perseteruan antara Menteri Pendidikan dan stafnya mencuat ke publik, dengan dugaan terjadinya tindak kekerasan. Sementara itu, kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melarang pengecer menjual gas langsung ke konsumen juga menuai kontroversi. Kebijakan ini tidak hanya mendapat penolakan luas, tetapi juga berujung pada antrean panjang yang bahkan menyebabkan korban jiwa. Yang lebih mengejutkan, pimpinan DPR dari Partai Gerindra menyebut kebijakan tersebut tidak dikoordinasikan dengan Presiden Prabowo. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa kegaduhan soal gas merupakan upaya pengalihan isu dari kasus pagar laut yang sebelumnya viral.
Serangkaian kontroversi ini tentu menjadi tantangan besar bagi Presiden Prabowo dalam merealisasikan visinya untuk menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, evaluasi dan tindakan tegas terhadap menteri-menteri yang justru menciptakan kegaduhan menjadi sebuah keharusan. Wacana reshuffle kabinet pun semakin menguat sebagai langkah korektif untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan visi dan harapan Presiden.
Presiden Prabowo sendiri menegaskan hal ini dalam acara peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama (Harlah NU) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada 5 Februari 2025. Ia menyatakan akan menyingkirkan pejabat yang tidak serius dalam mengurus negara. Pernyataan ini diamini oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra.
Pemerintahan Bersih sebagai Prioritas
Prabowo menegaskan bahwa rakyat menghendaki pemerintahan yang bersih dan bekerja untuk kepentingan bangsa. “Kami ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain,” ujarnya.
Ia juga menegaskan sikap tegasnya terhadap pejabat yang bermain-main dalam menjalankan tugas. “Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ini saya sudah memberi peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan tuntutan rakyat untuk pemerintahan yang bersih, itu saya akan tindak,” tegasnya.
Dengan berbagai kegaduhan yang terjadi, langkah Prabowo dalam merapikan kabinetnya akan menjadi ujian penting bagi kredibilitas pemerintahannya. Akankah reshuffle benar-benar dilakukan, ataukah kegaduhan ini akan terus berlanjut? Publik tentu akan terus mengawasi.
