Bandung– Menyambut Hari Jadi ke-79 Provinsi Jawa Barat, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Jawa Barat berharap Jawa Barat semakin berkembang dan menjadi teladan bagi provinsi lain dalam aspek pertumbuhan ekonomi, investasi, serta penciptaan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran.
“Selamat ulang tahun ke-79 untuk Provinsi Jawa Barat. Semoga pada usia ini, Jawa Barat semakin maju, menjadi yang terdepan, dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan pekerjaan,” ujar Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat, M Hasbullah Rahmat, di Kota Bandung, Jumat (16/8/2024).
Dalam kesempatan ini, Fraksi PAN DPRD Jawa Barat juga menyampaikan kritik dan pandangannya terhadap lima isu strategis pembangunan di Jawa Barat, yaitu kemiskinan, pengangguran, stunting, inflasi, dan ketahanan pangan.
Terkait kemiskinan, Fraksi PAN menekankan pentingnya pengembangan desa wisata dan UMKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. “Kita berharap desa-desa di Jawa Barat yang memiliki potensi alam yang bagus dapat dijadikan destinasi wisata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Kita juga harus mendorong kemandirian ekonomi melalui pengembangan UMKM, industri rumahan, dan koperasi,” jelas Hasbullah.
Mengenai pengangguran, Fraksi PAN mencatat bahwa sebagian besar pengangguran di Jawa Barat berasal dari lulusan SMA dan SMK. Untuk mengatasi hal ini, mereka mendorong adanya kolaborasi kurikulum di SMK yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan SMK lebih siap memasuki dunia kerja.
Isu stunting juga menjadi perhatian, mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang besar. Hasbullah berharap tidak ada lagi kasus stunting baru dan menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan serta pencegahan pernikahan dini untuk mengatasi masalah ini. “Selain gizi, stunting juga harus diatasi melalui pemberdayaan perempuan dan pencegahan pernikahan dini,” tegasnya.
Terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi, Fraksi PAN melihat bahwa gangguan distribusi barang akibat arus globalisasi turut mempengaruhi inflasi di Jawa Barat. Mereka menekankan pentingnya penataan rantai distribusi yang lebih baik, pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada, dan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi (PDP) untuk menekan inflasi.
“Melalui konektivitas infrastruktur yang baik, seperti biaya transportasi yang murah dan cepat, diharapkan inflasi dapat ditekan sehingga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat,” tambah Hasbullah.
Terakhir, dalam isu ketahanan pangan, Hasbullah menekankan pentingnya regenerasi petani untuk menjaga produktivitas lahan pertanian. Ia juga menggarisbawahi peran BUMD dalam pengelolaan hasil pertanian agar petani mendapatkan nilai tambah yang layak.
Sebagai penutup, Hasbullah menyampaikan bahwa visi Jawa Barat ke depan adalah menjadi provinsi yang maju, kompetitif secara global, dan menjadi rujukan utama bagi para investor. “Jawa Barat harus menjadi provinsi yang mendunia dengan tata kelola kota dan infrastruktur yang baik, sehingga menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di sini,” tutupnya. ***
