Bandung – Dalam perayaan Hari Jadi ke-79 Provinsi Jawa Barat, Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menyuarakan harapan agar pemerintah pusat segera mencabut moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB). Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat telah mengajukan sembilan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) yang diharapkan dapat segera terwujud.
Sembilan CDOB yang diajukan antara lain: Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara, dan yang terbaru, Kabupaten Subang Utara.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman, menyatakan harapannya agar Presiden RI Joko Widodo atau presiden terpilih berikutnya segera mencabut moratorium pemekaran daerah ini. Komisi I DPRD Jawa Barat berkomitmen penuh untuk memperjuangkan pembentukan CDOB ini dan memastikan aspirasi masyarakat Jawa Barat terkait pemekaran daerah didengar oleh pemerintah pusat.
“Kami telah bekerja keras, menjalankan program persiapan dan pengkajian sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. Namun, semuanya masih menunggu pencabutan moratorium oleh presiden,” tegas Budi Budiman pada Senin, (19/8/24) di Kota Bandung.
Komisi I DPRD Jawa Barat optimis bahwa persiapan pembentukan CDOB di Jawa Barat akan berhasil. Pj Gubernur Jabar, Bey Triadi Machmudin, bersama DPRD Jabar telah menyelesaikan tahap persetujuan dan menyerahkan usulan tersebut kepada DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri.
“Dengan jumlah penduduk yang besar, seperti di Kabupaten Bogor yang mencapai lebih dari 5 juta jiwa, kita membutuhkan pemekaran di tingkat kabupaten agar pelayanan dan pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Pada momentum HUT ke-79 Jabar ini, kami berharap pemerintah pusat segera mencabut moratorium pemekaran,” ujarnya.
Bedi Budiman juga berharap bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki masa depan yang cerah dan solid, dengan menekankan pentingnya sinergi antara berbagai tingkatan pemerintahan dan lembaga untuk mengatasi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
“Sebagai provinsi terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, kami berharap semua rintangan yang dihadapi dapat teratasi, baik itu masalah pembangunan, sosial, maupun masalah lainnya,” harap Bedi Budiman.*
