Bandung – Sebuah pertemuan penting terjadi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat dengan delegasi dari DPRD Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini merupakan bagian dari kunjungan kerja DPRD Bengkulu yang bertujuan untuk mempelajari pengelolaan dan penganggaran alokasi dana untuk program-program sosial yang dijalankan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial (Dinsos) di Jawa Barat, khususnya terkait layanan bagi penyandang disabilitas.
Penerimaan kunjungan kerja ini dipimpin oleh Iman Tohidin, Kepala Bagian Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Jawa Barat, yang menyambut baik kedatangan rombongan di Komisi V DPRD Jawa Barat. “Kami sangat terbuka dengan studi tiru dari DPRD Provinsi Bengkulu. Ini adalah kesempatan untuk saling bertukar informasi dan pengalaman dalam penanganan isu disabilitas,” ujar Tohidin.
Tohidin menambahkan bahwa di Jawa Barat, penanganan masalah disabilitas berada di bawah wewenang Dinsos Jabar. Diskusi antara kedua delegasi banyak membahas strategi dan pengalaman dalam menangani isu tersebut, termasuk pembahasan mengenai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas yang rencananya akan digantikan dengan peraturan baru yang lebih memadai.
Kunjungan ini juga menjadi kesempatan bagi DPRD Jawa Barat untuk menjelaskan inisiatif terbaru mereka, termasuk kebijakan yang mengharuskan perusahaan di Jabar untuk mempekerjakan minimal 1% penyandang disabilitas. Kebijakan ini mendapat tanggapan positif dari delegasi Bengkulu.
Dari pihak DPRD Bengkulu, Ketua Komisi IV, Edwar Samsi, menekankan tujuan kunjungan mereka adalah untuk mendalami pengelolaan dan penganggaran alokasi dana program sosial, khususnya yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, akses publik, dan strategi mendapatkan anggaran dari program Kementerian Sosial. “Kami ingin memahami strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mengakses dan mengelola anggaran untuk program sosial,” tutur Samsi.
Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan sosial, terutama bagi penyandang disabilitas, serta menjadi contoh pengelolaan program sosial yang baik dan efektif.
