Gentanews.id – H. Irwan Kusandiantoro Koesdradjat, Bacaleg partai Demokrat DPRD Jabar dari dapil I Kota Bandung dan Cimahi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, angkat bicara terkait banyaknya berita negatif yang terkait dengan partainya, terutama terkait isu mahar politik. Irwan menegaskan bahwa berita-berita tersebut tidak sepenuhnya benar dan perlu disikapi dengan bijak.
Kepada redaksi gentanews.id Irwan menjelaskan beberapa hal. Pertama-tama, Irwan menyoroti isu tentang banyaknya kader yang keluar dari Partai Demokrat. Menurut pengamatannya, jumlah kader yang keluar tidaklah terlalu signifikan. Bahkan pada saat saya muter ke bebrapa daerah secara tidak langsung melihat banyak kader milenial yang justru bergabung dengan partai Demokrat dan sebagai bacaleg, Hal ini menciptakan kombinasi antara Kader baru milenial atau Bacaleg baru dan Kader Lama atau Bacaleg senior bergabung menjadi satu kekuatan bagi partai. Oleh karena itu, munculnya isu tersebut lebih merupakan ekspresi kekecewaan dari kader yang merasa tidak terakomodir.
Lebih lanjut, Irwan yang merupakan anggota DPRD Jabar 2009-2014 membantah tudingan mengenai permintaan mahar yang fantastis. Sebagai seorang bacaleg, Irwan mengatakan bahwa kontribusi yang diminta kepada para bacaleg hanyalah kontribusi wajar untuk kepentingan dana saksi dan survei, untuk kepentingan Bacaleg itu sendiri
“Saya juga sama melalui proses fit n proper/wawancara dua kali oleh Pimpinan untuk membicarakan dana saksi dan membutuhkan lembaga survey agar bisa tahu/mapping di setiap daerah berapa presentasi partai dan berapa presentase bacaleg dibandingkan dengan sahabat partai yang lainnya. Karena hasil survey di setiap daerah belum tentu sama, contoh survey daerah Bekasi, Bogor, Depok pasti berbeda dengan hasil di Tasik dan Garut, atau daerah pantura Subang, Cirebon, Indramayu. Nah itu perlu dana survey, disini hasil wawancara dimaksud ada kesepakatan untuk membiayai dana survey dan saksi . jadi bukan lah suatu dana paksaan besarnya. dana yang diminta tidak sebesar yang diberitakan oleh beberapa kader yang keluar dari partai tersebut. Contoh di dapil 1 Jabar kota Bandung-kota Cimahi ada jumlah TPS sekitar 8.976, kan harus disiapkan saksi untuk di TPS di dalam dan saksi luar. lalu juga ada saksi di Kelurahan/Desa, Kecamatan lalu ada juga saksi untuk memantau suara di KPUD , Disinilah partai memanggil untuk kesepakatan tadi. Itu semua juga demi kepentingan bacaleg itu sendiri dan besarnya biaya dimaksud relatif sesuai dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di dapil masing-masing,” tutur Irwan.
Sebagai kader senior ia juga menekankan bahwa para kader Partai Demokrat di daerah, termasuk pengurus ranting, PAC, DPC, dan DPD, tetap setia kepada pimpinan dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, yaitu Mas AHY. Kaitan penyusunan penomoran nomor urut Bacaleg merupakan kewenangan di DPP. Hal ini menunjukkan bahwa kita fatsun apa keputusan Partai termasuk dengan peraturan organisasinya, kader-kader di tingkat daerah tetap solid dan mendukung kepemimpinan partai.
Terakhir, Irwan memberikan pesan kepada kader-kader yang telah keluar dari Partai Demokrat, ia mengatakan, “Silahkan menikmati kehidupan di rumah barunya, mungkin mereka lebih enjoy disana dan saya mendoakan juga agar mereka juga sukses di partai barunya. Tidak usah mengusik partai Demokrat. Namun, Irwan juga mengajak para kader Partai Demokrat di seluruh Jawa Barat untuk terus berjuang demi kejayaan partai kedepannya.#
