Bandung – Komisi III DPRD Jawa Barat memberikan dukungan penuh terhadap rencana Penjabat Gubernur Jabar, Bey Triadi Machmudin, untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara rutin.
Ketua Pansus V DPRD Jawa Barat, Sugianto Nangolah, menyatakan bahwa Pansus V mendukung wacana tersebut, mencerminkan keinginan Komisi III DPRD Jawa Barat. Menurutnya, BUMD yang dikelola dengan baik memiliki potensi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Nangolah menyoroti kontribusi positif beberapa BUMD milik Pemprov Jabar terhadap PAD melalui setoran deviden. “Perusahaan swasta banyak yang untung karena kinerjanya dan dikelola dengan baik. Kenapa BUMD kita tidak bisa,” ujar Nangolah.
Rencana Merger untuk Perbaikan Kinerja
Dalam mengatasi BUMD yang berkinerja kurang baik, DPRD Jawa Barat melalui Pansus V sedang membahas rencana merger beberapa perusahaan umum daerah. Empat Raperda telah diajukan, termasuk perubahan bentuk perusahaan penjamin kredit daerah dan penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Pansus V mencatat progres pembahasan Raperda tersebut, menampung masalah seperti utang piutang belum selesai, biaya operasional yang besar, dan masalah kurang efisien. “Kami tidak ingin permasalahan-permasalahan tersebut kembali muncul setelah kami menyetujui merger. Maka dari itu, Pansus V akan membahas seksama masalah itu,” tambah Nangolah.
Dengan mempertimbangkan kompleksitas pembahasan, Pansus V meminta penambahan waktu kepada Badan Musyawarah DPRD Jawa Barat. Rencana evaluasi dan monitoring BUMD secara rutin oleh Pj Gubernur Jabar diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kontribusi BUMD terhadap PAD.
