Bekasi – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau kondisi nelayan di kawasan pesisir Kabupaten Bekasi serta mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat untuk lebih berpihak pada kepentingan mereka. Isu ini mencuat di tengah viralnya polemik pemagaran laut yang menjadi perhatian publik belakangan ini.
Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Ade Puspitasari, menegaskan pentingnya memprioritaskan kesejahteraan nelayan, sejalan dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
“Alhamdulillah, kami didampingi langsung oleh kepala dinas dalam kunjungan ini. Kami melihat sendiri bagaimana situasi di lapangan terkait pagar laut yang sedang ramai diperbincangkan. Perlu diketahui, kewenangan atas pagar laut berada di tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” ujar Ade saat meninjau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) PAL Jaya di Kabupaten Bekasi, Rabu (5/2/2025).
Ade menjelaskan bahwa situasi pagar laut di Kabupaten Bekasi berbeda dengan di Tangerang. Di Bekasi, pagar laut telah dimiliki oleh pihak swasta atau perusahaan tertentu. Adapun perusahaan yang berhubungan dengan DKP Jawa Barat dalam hal ini adalah PT. TPRN dan PT. Man. Menurutnya, status sewa-menyewa yang dilakukan PT. TPRN telah memenuhi ketentuan DKP dan tidak menimbulkan masalah.
“Namun, pembangunan pagar laut ini merupakan kewenangan KKP, khususnya terkait KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) dan izin persetujuannya. Saat ini, hal tersebut masih dalam koordinasi antara Provinsi Jawa Barat dan pihak terkait,” tambahnya.
Senada dengan Ade, Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat lainnya, Siti Qomariyah, menekankan perlunya penyelesaian masalah ini secara menyeluruh. Ia menilai langkah yang diambil oleh KKP dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sudah tepat, terutama dalam aspek legalitas dan administrasi yang masih perlu dilengkapi.
“Yang terpenting adalah bagaimana dampaknya terhadap nasib nelayan. Selama itu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, kami sangat mendukung. Namun, jika ada penyimpangan, kami siap memperjuangkannya, karena itu adalah tugas kami,” tegas Siti.
