Indeks
Daerah  

DPRD Jawa Barat Bahas Penjadwalan Kegiatan dan Optimalisasi Kinerja dalam Rapat Banmus

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono di Kota Bandung. Senin (3/2/2025)

Bandung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus) guna membahas jadwal kegiatan serta optimalisasi kinerja dewan. Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Iwan Suryawan, MQ Iswara, Ono Surono, Acep Jamaludin, serta anggota Banmus lainnya.

Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah penyusunan jadwal kerja DPRD, yang mencakup penyebarluasan Peraturan Daerah, penjadwalan agenda kerja dewan, serta pengambilan sumpah pengganti antar waktu (PAW) untuk sisa masa jabatan Fraksi Golkar.

Diskusi juga menyoroti efektivitas dan optimalisasi kunjungan kerja luar provinsi. Para anggota Banmus sepakat bahwa kunjungan kerja harus lebih terstruktur dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menekankan pentingnya kunjungan kerja yang terarah dan substansial agar memberikan hasil yang maksimal.

“Setiap kunjungan ke daerah harus memiliki substansi yang jelas serta pola yang terstruktur agar lebih efektif,” ujar Ono Surono, Senin (3/2/2025).

Sementara itu, anggota Banmus, Jajang Rohana, menyoroti tantangan dalam mengoptimalkan waktu kerja DPRD. Ia menegaskan bahwa meskipun agenda kerja cukup padat, anggota dewan harus dapat memanfaatkan waktu secara efisien, termasuk mempertimbangkan kerja di luar hari kerja biasa.

“Pekerjaan kita banyak, sementara waktu terbatas. Oleh karena itu, kita harus mengoptimalkan waktu yang ada, termasuk di hari libur,” kata Jajang Rohana.

Selain membahas agenda kerja dan efektivitas kunjungan kerja, rapat Banmus ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap kinerja DPRD dalam beberapa waktu terakhir. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas legislatif demi kepentingan masyarakat Jawa Barat.

Exit mobile version