Yogyakarta – Sektor Pariwisata dan Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi pilar utama dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah setempat. Hal ini memungkinkan DIY untuk tidak terlalu bergantung pada dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Achmad Ru’yat, menyampaikan apresiasi tersebut saat kunjungan kerja Banmus DPRD Jawa Barat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY. Kunjungan ini bertujuan untuk bertukar informasi terkait penjadwalan kegiatan DPRD dan Banmus.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut, dibahas pula mengenai Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
“Achmad Ru’yat mengungkapkan, ‘Kunjungan kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY kali ini adalah untuk berbagi informasi dan mempelajari strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah DIY. Mereka memiliki strategi yang bagus untuk memaksimalkan PAD,'” demikian yang disampaikan pada Selasa (20/2/2024).
Menurut Ru’yat, strategi yang diterapkan oleh DIY dapat menjadi contoh bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya meningkatkan PAD mereka.
“Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki strategi yang efektif untuk meningkatkan PAD, terutama dari sektor pariwisata. Hal ini memungkinkan mereka untuk tidak terlalu bergantung pada dana bagi hasil,” ujarnya.
Lebih lanjut, terkait dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Ru’yat menyatakan bahwa pada tahun 2025, Provinsi Jawa Barat memiliki potensi untuk mendapatkan alokasi anggaran yang besar dari dana bagi hasil yang harus didistribusikan ke kabupaten dan kota di Jawa Barat.
“Alokasi anggaran sebesar Rp1,8 triliun dari pemerintah pusat merupakan dana bagi hasil yang harus dibagikan kembali ke kabupaten dan kota di Jawa Barat,” tambahnya.
