Bandung, Gentanews — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Achdar Surajat, mengajukan permintaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghidupkan kembali Program Jabar Caang. Program ini dinilai sangat positif oleh Achdar Surajat karena memberikan akses tenaga listrik kepada masyarakat miskin dan tidak mampu di Jawa Barat melalui skema pentahelix.
Program Jabar Caang merupakan inisiatif yang bertujuan untuk memberikan akses tenaga listrik gratis kepada masyarakat yang berada dalam kondisi kurang mampu. Namun, sayangnya, program tersebut telah dihentikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat.
Achdar Surajat, yang juga merupakan anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat, menekankan pentingnya menghidupkan kembali Program Jabar Caang. Ia berpendapat bahwa program ini telah membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat miskin di Jawa Barat.
“Dalam pelaksanaannya, Program Jabar Caang telah memberikan akses listrik gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini telah membantu masyarakat miskin untuk memperoleh akses terhadap sumber daya energi yang penting dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Achdar Surajat.
Achdar Surajat juga menyoroti dampak positif yang dihasilkan oleh Program Jabar Caang selama masa pelaksanaannya. Program ini telah membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan adanya akses tenaga listrik, mereka dapat menggunakan lampu penerangan di rumah mereka dan memanfaatkannya untuk kegiatan sehari-hari, termasuk membaca, belajar, dan beraktivitas di malam hari.
Oleh karena itu, Achdar Surajat berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat segera menghidupkan kembali Program Jabar Caang demi kesejahteraan masyarakat miskin di wilayah tersebut. Ia juga menekankan perlunya dukungan dari semua pihak agar program ini dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait permintaan Achdar Surajat untuk menghidupkan kembali Program Jabar Caang. Namun, harapan masih terbuka untuk melihat bagaimana tanggapan pemerintah terhadap permintaan tersebut dan apakah program ini akan kembali dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat yang membutuhkan.
