Bandung – Menyambut Hari Jadi ke-79 Provinsi Jawa Barat, Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat menggarisbawahi lima isu strategis dalam pembangunan daerah. Isu-isu tersebut meliputi kemiskinan, pengangguran, stunting, inflasi, serta ketahanan pangan.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhammad Jaenudin, menyatakan bahwa penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu perhatian utama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 mencapai 3,89 juta orang, menurun sebanyak 39,93 ribu orang dibandingkan dengan Maret 2023. Hal serupa juga diharapkan terjadi pada angka pengangguran yang perlu terus ditekan.
“Kemiskinan dan pengangguran harus menjadi fokus utama, mengingat Jawa Barat memiliki wilayah yang luas dengan populasi yang padat. Untuk itu, kita harus mendorong investasi dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan,” ungkap Jaenudin di Bandung, Jumat (16/8/2024).
Jaenudin menambahkan, peningkatan penyerapan tenaga kerja akan berdampak positif pada pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya dapat membantu mengurangi kemiskinan di Jawa Barat.
Di sisi lain, Fraksi PDIP juga mengkritisi masalah ketahanan pangan, khususnya terkait ketersediaan komoditas beras dan alih fungsi lahan pertanian. Jaenudin menyoroti tingginya laju alih fungsi lahan dari pertanian ke sektor perumahan dan industri, yang menurutnya dapat mengancam ketahanan pangan jika tidak diimbangi dengan penyediaan lahan pengganti.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebenarnya sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, yang melarang pembangunan di sektor-sektor yang telah ditetapkan, termasuk lahan pertanian. Jika terjadi alih fungsi, harus ada lahan pengganti yang disiapkan,” jelas Jaenudin.
Selain itu, Jaenudin menekankan pentingnya pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif di Jawa Barat. Ia juga menyoroti pentingnya penanganan masalah stunting, dengan menyatakan bahwa anak-anak adalah calon pemimpin masa depan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memberikan alokasi anggaran yang memadai untuk mengatasi stunting di wilayah tersebut.***
