Bandung, Gentanews – Aggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, H. Syahrir, memberikan apresiasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat atas langkah-langkah yang telah diambil dalam menjaga kesadaran masyarakat Jawa Barat terhadap informasi media. Menurut Syahrir, perkembangan teknologi penyiaran yang cepat saat ini menimbulkan disrupsi, sehingga Komisi 1 DPRD Jawa Barat menjadi prihatin terhadap lembaga penyiaran di wilayah tersebut.
“Sebagai komisi yang bertanggung jawab dalam bidang penyiaran dan sebagai mitra koordinasi KPID Jawa Barat, kami terus mendorong pentingnya literasi media agar masyarakat teredukasi. Media penyiaran merupakan media yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat sebagai sarana hiburan, sehingga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap dan tindakan masyarakat,” ujar Syahrir.
Di sisi lain, Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet, menekankan bahwa Jawa Barat dapat dianggap sebagai miniatur penyiaran di Indonesia dengan alasan yang kuat. Pertama, insan penyiaran harus bangga karena isu penyiaran memiliki peran strategis dalam mendorong ketahanan ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
“Saat ini, Jawa Barat memiliki jumlah lembaga penyiaran terbanyak di Indonesia, dengan total 437 lembaga penyiaran yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota dan didukung oleh hampir 50 juta penduduk,” ungkap Adiyana.
Alasan kedua yang disampaikan oleh Adiyana adalah Jawa Barat sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan industri kreatif. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat mencapai 6,2 persen. Selama pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi digital bahkan melonjak hingga 60 persen, berkat kebijakan akses digital yang diberlakukan.
“Pertumbuhan ekonomi kreatif ini akan semakin pesat setelah implementasi kebijakan analog switch off pada penyiaran televisi, yang akan mengubah ekosistem penyiaran digital,” kata Adiyana.
Alasan ketiga yang diungkapkan adalah adanya kebijakan penempatan iklan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat di media dengan tagline “Belanja Media adalah Bela Negara,” serta dukungan dari Gubernur terhadap Uji Kompetensi 1000 Wartawan untuk mendorong profesionalitas wartawan dan menghasilkan konten yang bermanfaat bagi publik.
Melalui evaluasi yang dilakukan oleh Komisi 1 DPRD Jawa Barat terhadap peran KPID dalam membangun literasi media dan pertumbuhan industri kreatif, diharapkan kesadaran masyarakat Jawa Barat terhadap media dapat semakin meningkat. Dengan pemahaman yang baik tentang media, masyarakat diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat dan kritis dalam mengonsumsi informasi yang disajikan oleh media penyiaran. Hal ini akan membantu masyarakat dalam menghindari penyebaran informasi yang tidak akurat atau merugikan.
Dalam upaya memajukan industri kreatif, pemerintah Jawa Barat juga telah memberikan dukungan melalui kebijakan penempatan iklan di media dengan tagline “Belanja Media adalah Bela Negara”. Langkah ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri media dan memberikan dukungan kepada para pelaku industri kreatif di Jawa Barat.
Selain itu, Gubernur Jawa Barat juga memberikan dukungan terhadap Uji Kompetensi 1000 Wartawan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme wartawan dan mendorong produksi konten yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan wartawan yang kompeten, diharapkan informasi yang disampaikan kepada publik dapat lebih akurat, berimbang, dan relevan.
Melalui sinergi antara Komisi 1 DPRD Jawa Barat, KPID Jawa Barat, dan pemerintah provinsi, diharapkan upaya meningkatkan literasi media dan pertumbuhan industri kreatif dapat terus berlanjut. Dengan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi media, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih cerdas dan kritis dalam mengonsumsi informasi. Selain itu, pertumbuhan industri kreatif di Jawa Barat juga akan semakin pesat, memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian dan kemajuan daerah.
Dalam menghadapi perkembangan teknologi penyiaran yang terus berubah, Komisi 1 DPRD Jawa Barat juga akan terus berkomitmen dalam menjaga dan mengawasi lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat, berimbang, dan tidak merugikan. Dengan demikian, diharapkan Jawa Barat dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun literasi media yang kuat dan industri kreatif yang berkembang.
