Bandung – Bank bjb menghadirkan layanan inovatif bernama bjb T-PBB untuk mempermudah masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Melalui layanan ini, wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara praktis, terencana, dan tepat waktu hanya dengan memanfaatkan jaringan kantor bank bjb.
bjb T-PBB bekerja dengan sistem autodebet, di mana saldo rekening nasabah akan otomatis dipotong sesuai nominal PBB yang harus dibayar. Mekanisme ini membantu masyarakat terhindar dari keterlambatan pembayaran yang kerap menimbulkan denda. Tersedia dua pilihan metode: pembayaran berkala dengan pemblokiran saldo sesuai kesepakatan, atau pemblokiran sekaligus sesuai total tagihan PBB sejak awal.
Layanan ini terbuka bagi seluruh nasabah perorangan, baik yang baru maupun sudah menjadi nasabah lama. Selain untuk membayar NOP milik sendiri, bjb T-PBB juga bisa digunakan untuk pembayaran PBB pihak lain, misalnya anggota keluarga.
Untuk menggunakan layanan ini, nasabah cukup mendaftar di kantor cabang bank bjb terdekat dengan melengkapi formulir registrasi, kartu identitas, serta SPPT atau NOP. Program ini bisa diakses melalui berbagai jenis tabungan seperti bjb Tandamata, bjb Tandamata Gold, bjb Tandamata Bisnis, bjb Tandamata My First, bjb TabunganKu, bjb Simpeda, hingga bjb Giro Perorangan.
Hingga kini, tercatat sudah ada 40 kabupaten/kota yang bekerja sama dengan bank bjb dalam program ini, mulai dari Bandung, Cimahi, Sukabumi, Bekasi, Depok, Bogor, hingga wilayah di luar Jawa seperti Pekanbaru, Batam, Lampung, dan Palembang.
Kehadiran bjb T-PBB sekaligus menjadi dukungan nyata bank bjb terhadap pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat. Dengan sistem yang terintegrasi, keamanan data nasabah tetap terjamin, sehingga transaksi terasa lebih aman dan nyaman.
Selain memberi kemudahan, layanan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk disiplin membayar pajak. Bank bjb juga menggencarkan kampanye “Ingat Pajak Ingat bjb” sebagai pengingat pentingnya pajak untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas layanan publik.
