Jakarta, Gentanews.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai tersebut untuk menunda perjalanan ke Magelang pada 21–28 Februari 2025. Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons terhadap perkembangan politik nasional, khususnya terkait dengan kasus hukum yang menimpa Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto.
Dalam surat bernomor 1294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, disebutkan bahwa partai mengambil langkah tegas dalam menyikapi situasi ini. Megawati menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan instruksi partai berada di bawah kendalinya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI-P.
Surat instruksi tersebut menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI-P yang telah merencanakan perjalanan ke Magelang diminta untuk menundanya. Jika mereka sudah dalam perjalanan, mereka diminta berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Selain itu, mereka diwajibkan untuk tetap dalam komunikasi aktif dan siaga menerima instruksi lebih lanjut.
Keputusan ini diduga berkaitan dengan proses hukum yang tengah dihadapi oleh Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, yang disebut mengalami kriminalisasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PDI-P menilai langkah hukum terhadap Hasto memiliki muatan politik tertentu, sehingga partai merasa perlu mengambil sikap dan memastikan seluruh kader tetap solid.
Surat instruksi ini juga ditembuskan kepada Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI-P serta arsip internal partai. Hal ini menunjukkan bahwa partai ingin memastikan seluruh struktur kepemimpinan daerah berada dalam satu komando dan siap menghadapi perkembangan politik yang ada.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak KPK terkait respons atas tuduhan kriminalisasi yang disebutkan dalam surat instruksi tersebut. Namun, langkah yang diambil PDI-P ini menegaskan bahwa partai berupaya menjaga soliditas dan kesiapan menghadapi dinamika politik yang berkembang.
