Karawang – Panitia Khusus I (Pansus I) DPRD Provinsi Jawa Barat mengkritisi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat yang belum mencapai target optimal sesuai rencana yang ditetapkan. Kritik ini disampaikan dalam rapat Pansus I dengan Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang pada Rabu, 15 Mei 2024.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru’yat, mengingatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2022 telah merekomendasikan beberapa proyek strategis untuk tahun 2023 dan mendorong pembentukan pansus khusus mengenai BUMD. Namun, masih ada BUMD yang belum optimal dan terus menjadi beban anggaran karena terus mengajukan penyertaan modal setiap tahun. DPRD melalui Pansus I berupaya mengetahui kondisi kesehatan BUMD Jawa Barat secara menyeluruh.
“Kami ingin mendengar kesehatan BUMD secara keseluruhan. Untuk mewujudkan pembangunan Jawa Barat, BUMD harus sehat. Apalagi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jabar akan berkurang sebesar Rp 1.8 triliun karena desentralisasi ke kabupaten dan kota,” ujar Achmad Ru’yat.
Anggota Pansus I DPRD Provinsi Jawa Barat, Yod Mintaraga, juga menyoroti kebijakan desentralisasi pendapatan yang akan mulai berlaku pada tahun 2025, yang memberikan porsi pendapatan lebih besar kepada kabupaten dan kota. Kebijakan ini diprediksi akan mengurangi pendapatan provinsi, sehingga diperlukan alternatif untuk meningkatkan kebijakan fiskal daerah.
“Mulai tahun depan, pendapatan kita akan berkurang. Ini memerlukan alternatif untuk meningkatkan fiskal daerah. Kuncinya adalah sejauh mana kita mengelola BUMD dengan baik,” kata Yod.
Sementara itu, anggota Pansus I lainnya, Sugianto Nangolah, mempertanyakan kinerja beberapa BUMD di Jawa Barat yang dinilai kurang maksimal. Ia meminta agar BUMD yang tidak efektif segera diperbaiki atau dihapuskan jika memang tidak bisa ditingkatkan, karena akan terus menjadi beban anggaran.
“Jika tidak bisa diperbaiki, wajar dihapuskan karena akan menjadi beban anggaran besar. Penting untuk disampaikan kepada pansus agar kami bisa memberikan rekomendasi di LKPJ nanti. Misalnya, Agronesia yang selama ini seperti hidup segan mati tak mau, harus segera ditangani agar bisa bersaing dengan perusahaan teknologi canggih,” tutur Sugianto.
Sugianto menekankan pentingnya pansus merumuskan solusi bagi BUMD yang bermasalah, termasuk opsi merger, untuk menghindari kondisi yang stagnan setiap tahun. Ia juga menyoroti potensi bisnis migas hilir yang bisa menghasilkan karena memiliki prospek positif dalam penjualan gas.
Kepala Biro BIA Provinsi Jawa Barat, Lusi Lesminingwati, mengakui kritik dari Pansus I dan menegaskan bahwa pihaknya harus lebih tegas dalam strategi kegiatan BUMD tahun ini. Ia menyebutkan bahwa pihaknya telah menyusun simulasi untuk klasifikasi bisnis dan mendukung penggabungan korporasi yang diperlukan.
“Pada 2022 kami melakukan inventarisasi, dan pada 2023 kami tegas dengan meng-cutoff PT Jaswita. Sedangkan untuk Agronesia, kami sedang mensimulasikan subholding,” terang Lusi.
Dengan adanya berbagai masukan dari Pansus I, diharapkan kinerja BUMD Jawa Barat dapat lebih optimal dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan dan pendapatan daerah.
