Bandung – Menurut Anggota Komisi 3 DPRD Jabar, Irfan Suryanagara, pajak kendaraan bermotor berkontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Barat. Namun, masalah muncul ketika kendaraan yang beroperasi di Jawa Barat berasal dari luar daerah tersebut, sehingga pembayaran pajaknya tidak masuk ke kas pemerintah Jabar.
Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan aktivitas kendaraan yang tinggi, sering kali ditemui kendaraan dengan plat nomor dari luar Jawa Barat. Hal ini menjadi kendala serius bagi pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak kendaraan bermotor yang seharusnya menjadi pendapatan daerah.
Dalam menyikapi masalah ini, Irfan Suryanagara mengusulkan perlunya adanya aturan yang mengatur agar pajak kendaraan yang ada dan digunakan di Jawa Barat wajib dibayarkan kepada pemerintah Jabar. Upaya ini bertujuan agar pendapatan daerah dapat meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di Jawa Barat.
“Diperlukan regulasi yang jelas agar kendaraan yang beroperasi di Jawa Barat, baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan niaga, wajib membayar pajak kepada pemerintah daerah setempat. Hal ini sangat penting untuk memastikan pendapatan asli daerah terjaga dengan baik,” ungkap Irfan Suryanagara.
Selain itu, perlu juga adanya langkah-langkah peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Melalui sosialisasi yang efektif, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya kontribusi mereka dalam menjaga kestabilan keuangan daerah.
Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap kendaraan yang tidak mematuhi kewajiban pembayaran pajak. Tindakan tegas perlu dilakukan guna mencegah adanya kendaraan yang tidak membayar pajak tetapi tetap beroperasi di Jawa Barat.
Dengan adanya aturan yang jelas dan peningkatan kesadaran masyarakat, diharapkan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat dapat terkumpul dengan lebih efisien dan berkontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan daerah. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.
