Menakar Calon Pemimpin Kabupaten Sukabumi, Antara Ambisi Politik Dan Terbatasnya Anggaran

Oleh ; Agung Hari Gumelar (Sekretaris Jenderal UF Center)

Agung Hari Gumelar Sekretaris Jenderal UF Center

Hingar bingar pemilukada 2024 sudah terasa hampir di seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali di kabupaten sukabumi, kabupaten terluas di provinsi jawa barat ini berpenduduk tidak kurang dari 2,8 juta orang, menjadikannya daerah dengan potensi dan bonus demografi yang melimpah.

APBD kabupaten sukabumi yang besarannya mencapai 4,3 triliun sebagian besar bersumber dari transfer pemerintah pusat dengan fokus utama belanja operasi yang meliputi belanja pegawai dan belanja barang serta jasa dalam satu tahun anggaran, sementara pendapatan asli daerah (PAD) hanya dikisaran 20% dari APBD, di sisi lain belanja modal yang sering mendapatkan atensi publik seperti perawatan dan pengadaan jalan, irigasi, jembatan serta fasilitas publik lainnya tidak lebih dari 2,5% dari APBD.

Banner nwisa

Dengan sebaran jumlah desa yang tidak kurang dari 381 desa dan 47 kecamatan mengakibatkan anggaran belanja tersebut masih jauh panggang dari api, bisa kita lihat jalan-jalan yang letaknya tidak bersinggungan langsung dengan jalan provinsi dan jalan nasional seperti jalan menuju ke kecamatan parakansalak, kecamatan bojong genteng, kecamatan cidahu dan masih banyak daerah di Sukabumi dalam kondisi yang tidak terawat dan berlubang, selain membahayakan juga dapat mengganggu roda perekonomian di desa, karena jalur transportasi dan distribusi terhambat.

Lalu menilik kembali pendapatan asli daerah (PAD) seperti disebutkan di atas yang besarannya tidak melibihi 20% dari APBD di tahun anggaran 2022-2023 serta APBD 2023 dan 2024 memberikan gambaran pemerintah daerah kurang berupaya dan berpikir kreatif padahal jumlah penduduk dan luas wilayah yang besar merupakan keuntungan atau bonus demografi bagi pemerintah yang sedang berkuasa.

Olehkarenanya suksesi kepemimpinan melalui Pemilukada di kabupaten Sukabumi harus betul-betul mendapatkan atensi dari masyarakat dan penduduk di kabupaten Sukabumi, kita tidak boleh lagi berpikir asal ada pemilu, asal ada pemerintahan lalu segalanya selesai serta menapikan substansi dari diselenggarakannya Pemilukada yang berlangsung 5 tahunan sekali itu, Pemilukada seyogyanya menjadi kompas bagi warga masyarakat untuk berhenti dan menengok sejenak ke belakang apakah arah pembangunan, pemerataan dan upaya mensejahterakan rakyat sesuai dengan tujuan dan cita – cita warga masyarakat.

Kita tidak cukup puas dengan bermunculannya berbagai alat peraga kampanye berupa baliho, spanduk pamplet dari sejumlah calon bupati dan wakil bupati yang menghiasi hampir di sepanjang jalan protokol, melainkan calon bupati dan calon wakil bupati harus mampu memetakan visi, misi dan program kerja agar selaras dengan keadaan, kemampuan dan terbatasnya ambisi politik karena terbatasnya jumlah anggaran, semoga pasangan calon yang terpilih memimpin Sukabumi kedepan adalah calon pemimpin yang telah selesai dengan urusannya sendiri, kapabel, kreatif dan berintegritas tinggi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *