Kota Bogor – Komisi IV DPRD Jawa Barat mengungkapkan keprihatinannya terhadap program listrik desa di Wilayah II Kota Bogor. Salah satu masalah yang menjadi perhatian adalah pendataan penerima manfaat bantuan, yang menurut mereka, memerlukan koordinasi yang lebih baik dari pihak terkait, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Tetep Abdulatip, dalam kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah II Kota Bogor pada hari Senin (4/3/2024).
Tetep Abdulatip menyatakan kekhawatirannya terhadap tumpang tindih data penerima manfaat program listrik desa, karena adanya pendekatan dari pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan juga dari Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini menurutnya memerlukan pengawasan yang lebih ketat.
“Kami (Komisi IV DPRD Jawa Barat) ingin memastikan tidak ada tumpang tindih data penerima manfaat bantuan program listrik desa,” ujarnya.
Selain itu, Komisi IV DPRD Jawa Barat juga mengkritisi kurangnya fasilitas kantor tetap untuk Kantor Dinas ESDM Wilayah II, yang berdampak pada kesulitan koordinasi dan kerja dengan cabang wilayah lainnya.
“Kantor Dinas ESDM Wilayah II belum memiliki kantor tetap dan sarana prasarana yang memadai. Ini menjadi perhatian utama,” jelasnya.
Mereka berharap Detail Engineering Design (DED) untuk Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah II sudah disiapkan dan dianggarkan pada tahun 2025 agar koordinasi dapat berjalan lebih lancar.
Tidak hanya itu, Komisi IV DPRD Jawa Barat juga menyoroti program energi terbarukan di Jawa Barat, meminta agar program tersebut mendapat perhatian khusus dan dipastikan efektivitasnya terukur mengingat anggaran yang cukup besar dialokasikan untuk program tersebut.
“Kami ingin memastikan efektivitas program energi terbarukan ini karena anggarannya cukup besar. Namun, ini merupakan langkah positif dalam menyediakan energi alternatif yang ramah lingkungan,” tambah Tetep Abdulatip.
