Daerah  

Keluhan Petani di Kecamatan Bangodua, Indramayu, Jadi Sorotan DPRD Jawa Barat

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Kabupaten Indramayu, Selasa (25/12/2024).
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Kabupaten Indramayu, Selasa (25/12/2024).

Indramayu – Beragam persoalan di sektor pertanian, mulai dari distribusi pupuk, irigasi, serangan hama tikus, hingga regenerasi petani milenial, menjadi perhatian utama dalam kegiatan Citra Bakti yang digelar oleh DPRD Jawa Barat di Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat setempat, terutama mengenai permasalahan pertanian yang mendesak. Salah satu isu utama yang disoroti adalah distribusi pupuk. Hingga kini, pupuk masih didistribusikan menggunakan sistem lama, belum langsung ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagaimana wacana yang sempat digulirkan oleh Kementerian Pertanian.

“Belum adanya aturan terkait distribusi langsung ke Gapoktan menjadi kendala. Akibatnya, masyarakat mengeluhkan sistem distribusi pupuk yang tidak efisien,” ujar Ono Surono, Selasa (25/12/2024).

Tidak hanya soal sistem distribusi, masalah kuota pupuk juga menjadi keluhan utama. Perbedaan data antara Pemerintah Kabupaten Indramayu dan PT Pupuk Indonesia membuat alokasi pupuk untuk petani tidak sesuai kebutuhan. “Sebagai contoh, alokasi pupuk urea seharusnya 2,2 kuintal dan NPK 2,5 kuintal. Namun, realisasinya hanya 400 kg untuk urea dan 380 kg untuk NPK, jauh dari dosis ideal per hektar,” tambah Ono.

Selain pupuk, proyek irigasi yang meninggalkan kerusakan di beberapa wilayah juga menjadi sorotan. Proyek ini dinilai belum memberikan solusi nyata bagi petani, melainkan justru menimbulkan masalah baru.

Masalah hama tikus pun disampaikan masyarakat. Pemerintah dinilai belum serius menangani serangan hama yang merugikan petani di Kecamatan Bangodua. Selain itu, perhatian terhadap regenerasi petani juga menjadi isu penting. Pemerintah didorong untuk mendukung petani milenial melalui modernisasi alat pertanian agar sektor pertanian tetap berkelanjutan.

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Bayu Satya Prawira, turut menyoroti distribusi pupuk yang dinilai tidak merata, terutama di daerah pelosok. “Petani di pelosok kesulitan mendapatkan pupuk. Ini harus segera ditindaklanjuti agar tidak menghambat produksi pertanian,” tegas Bayu.

Kegiatan Citra Bakti ini menjadi ruang penting bagi DPRD Jawa Barat untuk mendengar langsung keluhan masyarakat dan mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi.

 

Banner nwisa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *