Jakarta – Permasalahan infrastruktur di Jawa Barat masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Beberapa isu utama meliputi permasalahan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan saluran irigasi di kawasan persawahan, jalan rusak, abrasi di pesisir pantai Karawang, hingga operasional Bandara Internasional Kertajati (BIJB) yang belum optimal dan mengalami penurunan tingkat okupansi. Hal ini disampaikan oleh Komisi IV DPRD Jawa Barat saat melakukan kunjungan kerja ke Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/1/2025).
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Rizaldy Priambodo, menjelaskan bahwa berbagai aspirasi masyarakat terkait persoalan tersebut telah diterima dan membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran di tingkat provinsi menjadi kendala dalam menangani isu-isu tersebut secara maksimal.
“Kami meminta bantuan khususnya kepada Komisi V DPR RI agar dapat memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan di Jawa Barat. Alhamdulillah, ini sudah dicatat sebagai program prioritas dalam agenda Komisi V,” ujar Rizaldy.
Rizaldy juga menyampaikan apresiasi atas respons positif dari Komisi V DPR RI dan menyebutkan bahwa pihaknya akan mendorong agar persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh kementerian terkait. Ia menegaskan pentingnya mempersiapkan langkah-langkah baik dari segi administrasi maupun teknis untuk mendukung pelaksanaan program-program tersebut.
“Kelengkapan administrasi dan kesiapan teknis dari daerah harus dipersiapkan dengan baik. Komunikasi yang intens antara daerah dan pemerintah pusat juga sangat diperlukan agar program yang direncanakan dapat berjalan sinergis,” pungkas Rizaldy.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat, diharapkan berbagai persoalan infrastruktur di Jawa Barat dapat segera terselesaikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.