BANDUNG – Forum Parlement Jawa Barat (Jabar) periode 2009–2014 menyampaikan apresiasi terhadap perjuangan anggota DPRD Jabar, khususnya Wakil Ketua DPRD Jabar, Kang Ono Surono dari Fraksi PDI Perjuangan, dalam memperjuangkan kembali keberadaan hibah untuk pondok pesantren.
Sekretaris Forum Parlement Jabar, Ujang Fahpulwaton, yang juga politisi Partai Hanura, mengatakan bahwa keberhasilan mengembalikan program hibah pondok pesantren ke dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan langkah penting bagi kelangsungan pendidikan berbasis keagamaan di Jawa Barat.
“Kami sangat mengapresiasi perjuangan rekan-rekan di DPRD Jabar, khususnya Kang Ono Surono, yang konsisten memperjuangkan aspirasi pondok pesantren. Ini menunjukkan komitmen nyata DPRD dalam mendukung dunia pendidikan keagamaan di Jabar,” kata Ujang dalam keterangan persnya, Senin (28/4/2025).
Sebelumnya, program hibah untuk pondok pesantren sempat dihapus oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dalam APBD Jabar 2025. Namun, berkat desakan dan perjuangan sejumlah anggota DPRD, program tersebut kini kembali diakomodir dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Meski memberikan apresiasi, Forum Parlement Jabar juga mengingatkan agar mekanisme pemberian hibah ke depan diperbaiki. Ujang menegaskan, pendataan calon penerima, proses verifikasi, serta survei ke lapangan harus dilakukan dengan lebih ketat.
“Kami berharap ke depannya bantuan ini benar-benar tepat sasaran. Tidak boleh ada lagi data yang tidak valid atau penerima yang tidak berhak. Proses pendataan, verifikasi, dan survei harus diperketat agar pesantren yang benar-benar membutuhkan dapat menerima manfaat hibah ini,” ujar Ujang.
Lebih lanjut, Ujang berharap dengan kembalinya program hibah ini, para pimpinan pondok pesantren di Jawa Barat dapat kembali fokus menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pengabdian sosial seperti biasa tanpa terganggu beban pendanaan yang berat.
“Pondok pesantren adalah salah satu pilar pendidikan di masyarakat. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, aktivitas pesantren bisa berjalan lebih optimal untuk mencetak generasi penerus yang berakhlak mulia,” tutupnya.
