Bandung – Gentanews.id – Forum Parlemen Jawa Barat periode 2009–2014 menggelar kunjungan ke Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat dalam rangka silaturahmi sekaligus diskusi kebijakan.
Kunjungan ini dilakukan ke Fraksi PPP dan diterima langsung oleh Ketua Fraksi, Zaeni Shopari, bersama jajaran. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh dialog terkait isu-isu terkini di Jawa Barat, termasuk kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi yang belakangan menjadi sorotan.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah penghapusan anggaran bantuan hibah untuk pesantren dalam APBD Jawa Barat 2025. Kebijakan ini menuai polemik karena dinilai menghilangkan bantuan bagi pesantren-pesantren yang sebelumnya menerima alokasi dana, yang diduga memiliki kedekatan dengan kekuasaan politik saat itu. Salah satunya adalah bantuan puluhan miliar yang dikucurkan ke daerah Tasikmalaya dan Garut, yang dikaitkan dengan mantan Wakil Gubernur Kang UU, kader PPP.
Menanggapi hal itu, Zaeni menegaskan bahwa secara kelembagaan, PPP tidak mengetahui atau terlibat dalam proses tersebut. “Kalau memang ada pertanyaan, silakan langsung dikonfirmasi ke Kang UU agar lebih jelas. Kalau memang ditemukan prosedur yang keliru, maka lakukan evaluasi agar semuanya menjadi transparan,” ujar Zaeni.
Sebelumnya, Forum juga telah melakukan kunjungan serupa ke Fraksi PDI Perjuangan dan diterima Wakil Ketua DPRD Jabar, Kang Ono Surono, bersama jajaran fraksi. Dalam diskusi, Forum dan PDIP menyoroti gaya komunikasi Gubernur Dedi Mulyadi yang aktif menyampaikan kebijakan melalui media sosial pribadi, mulai dari isu pembongkaran wisata Hybis di Puncak, larangan study tour, hingga penanganan anak jalanan.
Kang Ono menyatakan bahwa PDI Perjuangan mendukung langkah-langkah Gubernur selama membawa manfaat bagi masyarakat. Namun, ia menekankan pentingnya tata kelola yang sesuai peraturan perundang-undangan.
“Pemerintah daerah provinsi dijalankan oleh Gubernur bersama DPRD. Jadi, setiap kebijakan atau opini yang akan disampaikan ke publik harus melibatkan legislatif, agar tidak terkesan sepihak atau one man show,” tegasnya.
Sekretaris Forum Parlemen Jabar 2009–2014, Ujang Fahpulwaton, menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, Forum mendukung inovasi dan terobosan Gubernur Dedi Mulyadi, namun kebijakan tersebut harus dibingkai dalam regulasi resmi dan masuk ke dalam dokumen perencanaan daerah.
“Jangan sampai konten-konten Gubernur yang viral di media sosial hanya bersifat spontanitas dan dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat saja. Kebijakan publik harus menjangkau semua warga Jawa Barat,” pungkas Ujang.
