Bandung, Gentanews.id – Forum Parlemen 2009-2014 menyatakan dukungan terhadap langkah Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), dalam mengungkap berbagai permasalahan di Jawa Barat. Namun, mereka menekankan bahwa keterbukaan KDM tidak boleh hanya sebatas konten media sosial.
Sekretaris Forum Parlemen 2009-2014, Ujang Fahpulwaton, mengingatkan bahwa sikap tegas dan transparan yang ditampilkan di YouTube, Instagram, dan TikTok harus diikuti dengan kebijakan nyata di lapangan.
“Kita setuju dengan keterbukaan Kang Dedi dalam menyelesaikan persoalan di Jabar. Tapi jangan hanya sekadar pencitraan di media sosial. Harus ada langkah konkret dan kebijakan yang benar-benar menyentuh masyarakat,” ujar Ujang.
Salah satu contoh yang disoroti adalah persoalan pembangunan Masjid Raya Al Jabbar yang masih menyisakan utang, meskipun proyek tersebut didanai melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp3,4 triliun pada 2020-2021. Forum Parlemen meminta audit terhadap penggunaan dana tersebut.
Selain itu, Ujang juga menyoroti keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ) yang dibentuk oleh gubernur sebelumnya, Ridwan Kamil. Meskipun Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin telah membubarkan tim induk, namun beberapa turunan tim masih ada.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kang Dedi untuk mengevaluasi dan menghapus tim tersebut, terutama jika ditemukan adanya penyelewengan anggaran,” tegasnya.
Forum Parlemen menekankan bahwa jika ada indikasi penyimpangan, KDM harus berani melaporkannya ke penegak hukum, sehingga keterbukaan yang digaungkan benar-benar membawa perubahan bagi Jawa Barat.
