Bandung — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengadakan Rapat Paripurna untuk mendengar pandangan umum dari seluruh fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Rapat tersebut terbagi dalam dua agenda, di mana masing-masing fraksi menyampaikan pandangan mereka secara serentak.
Ketiga Ranperda yang dibahas meliputi: Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran 2025, Ranperda tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha, serta Ranperda mengenai Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah untuk Tahun 2018-2050.
Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa, didampingi oleh Wakil Ketua II M.Q. Iswara dan Wakil Ketua III Ono Surono. Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin serta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Buky Wibawa menjelaskan, pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi hari ini merupakan kelanjutan dari rapat paripurna sebelumnya pada 17 Oktober 2024. Saat itu, Pj Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan nota pengantar untuk Ranperda tentang APBD 2025 serta dua Ranperda lainnya, yakni Ranperda tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha, dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 terkait Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat.
“Semua fraksi menyampaikan pandangan mereka atas tiga Ranperda sekaligus dalam satu rapat paripurna guna mengoptimalkan waktu,” kata Buky Wibawa di Bandung, Jumat (25/10/2024).
Lebih lanjut, Buky menjelaskan bahwa tahapan selanjutnya adalah jawaban dari gubernur terkait tiga Ranperda tersebut.
“Jawaban gubernur atas pandangan umum ini direncanakan akan disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat pada 29 Oktober 2024,” tambahnya.
