JAKARTA – Aksi unjuk rasa yang digelar elemen mahasiswa dan sejumlah publik figur di depan gedung DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta, pada Senin (1/9/2025) berlangsung tertib. Massa aksi membubarkan diri dan mundur secara teratur sebelum pukul 18.00 WIB.
Aksi yang dihadiri oleh organisasi seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) ini menyuarakan tuntutan reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Mereka mempertanyakan aksi represif aparat yang diduga terjadi dalam beberapa tragedi akhir-akhir ini.
“Polisi tidak seharusnya represif kepada peserta unjuk rasa,” teriak seorang orator dari atas mobil komando yang berjejer di depan gerbang utama parlemen. Massa juga menegaskan bahwa aksi mereka bukan untuk berbuat onar. “Kami datang hanya untuk menuntut hak kami, dan dipastikan tidak ada maksud untuk merusak,” tambah orator tersebut.
Selain menuntut dihentikannya brutalitas aparat, para demonstran juga mendesak polisi untuk melepas ribuan demonstran yang mereka klaim ditangkap secara sewenang-wenang.
**Publik Figur Bawa Tuntutan 17+8**
Aksi ini turut diwarnai kehadiran sejumlah influencer seperti Andovi Da Lopez, Jovial Da Lopez, Ge Pamungkas, dan Ferry Irwandi. Mereka menyampaikan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang berbasis pada transparansi, reformasi, dan empati.
“Tuntutan ini berbasis tiga poin penting, yakni transparansi, reformasi, dan empati,” ujar Andovi Da Lopez di lokasi. Pemerintah diberi batas waktu hingga 5 September 2025 untuk memenuhi 17 tuntutan jangka pendek, termasuk pembentukan tim investigasi independen untuk kasus-kasus yang melibatkan polisi. Sementara 8 tuntutan jangka panjang, seperti reformasi besar-besaran di DPR, diberi waktu satu tahun.
Jovial Da Lopez menekankan bahwa anggota parlemen seharusnya bekerja untuk rakyat. “Kalau kita benar-benar mau reformasi DPR besar-besaran, kerja untuk rakyat, titik,” kata Jovial.
**Massa Bubar Tepat Waktu**
Berdasarkan pantauan, ratusan pendemo mulai meninggalkan area DPR pada pukul 17.50 WIB dengan tertib menuju Gelora Bung Karno. Keputusan ini sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa demonstrasi dijamin undang-undang tetapi harus berhenti pukul 18.00 WIB.
“Undang-Undang mengatakan kalau mau demonstrasi harus minta izin dan izin harus dikasih dan berhentinya jam 18.00 WIB,” ujar Prabowo dalam kesempatan terpisah.
Namun, di balik pembubaran yang tertib, terdapat kekhawatiran di antara peserta aksi. Salah seorang peserta dari GMNI, Deodatus Sunda Se atau Dendy, mengungkapkan banyak orang takut turun aksi karena khawatir akan aksi represif polisi, terutama pada malam hari. “Banyak yang takut (demo), makanya akhirnya kami yang beranikan diri,” tuturnya.
Dendy juga menyatakan kekhawatiran bahwa tanpa unjuk rasa, situasi mencekam bisa menjadi justifikasi bagi pemerintah untuk menerapkan darurat militer.
Aksi damai ini menjadi bagian dari gelombang demonstrasi yang menuntut pertanggungjawaban dan reformasi institusi penegak hukum.
