Bandung – Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya. Kunjungan ini diterima oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris DPRD Jawa Barat yang juga Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Iis Rostiasih.
Iis Rostiasih menjelaskan bahwa kunjungan kerja Banggar DPRD Kabupaten Tasikmalaya bertujuan untuk berkonsultasi mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 atau P2APBD 2023. Ia menyebutkan bahwa pembahasan Ranperda P2APBD TA 2023 di DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan DPRD Jawa Barat memiliki kesamaan karena mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku.
“Untuk penetapan Ranperda P2APBD TA 2023, secara mekanisme harus melalui provinsi terlebih dahulu, kemudian kabupaten dan kota menetapkan Ranperda P2APBD TA 2023,” jelas Iis Rostiasih pada Kamis (11/7/2024) di Kota Bandung.
Iis Rostiasih menambahkan, hal ini dilakukan agar program-program di tingkat kabupaten dan kota selaras dengan provinsi. Untuk Provinsi Jawa Barat, Ranperda P2APBD TA 2023 akan ditetapkan dalam rapat paripurna pada Jumat, 12 Juli 2024, sementara Kabupaten Tasikmalaya akan menyesuaikan penetapannya pada malam harinya.
Setelah penetapan Ranperda P2APBD TA 2023, DPRD Provinsi Jawa Barat akan melanjutkan dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2025.
“Pembahasan KUA PPAS TA 2025 dilakukan oleh anggota DPRD Jawa Barat periode saat ini, dan penetapannya akan dilakukan pada periode baru,” tambahnya.
Sebelumnya, Banggar DPRD Kabupaten Tasikmalaya juga menanyakan mekanisme pembahasan Ranperda P2APBD TA 2023 di DPRD Jawa Barat serta pembahasan KUA PPAS TA 2025.
