Bandung – DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta dalam rangka studi banding terkait tata kelola aset daerah. Pertemuan ini membahas strategi optimalisasi aset untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Bapemperda DPRD Jawa Barat, Sugianto Nangolah, menekankan pentingnya pengelolaan aset daerah secara maksimal agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
“Jika aset tidak dikelola dengan optimal, maka potensi pendapatan daerah menjadi terbatas. Contohnya, sebuah gedung bioskop peninggalan Belanda di Cimahi yang memiliki lokasi strategis, namun hanya disewakan seharga Rp600 juta per tahun. Ini tentu tidak sebanding dengan nilai aset tersebut,” ujar Sugianto Nangolah di Kota Bandung, Kamis (13/03/2025).
Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap skema Build Operate Transfer (BOT), seperti pengelolaan lapangan golf Bandung Giri Gahana (BGG), agar kontribusi terhadap kas daerah bisa lebih maksimal.
“Setiap aset yang dimiliki Jawa Barat harus terus dievaluasi untuk memastikan nilai ekonominya dapat dioptimalkan demi kepentingan daerah,” tambahnya.
Selain tata kelola aset, pertemuan ini juga membahas efektivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). DPRD Jawa Barat berencana menerapkan mekanisme reward and punishment bagi direksi BUMD agar mereka lebih bertanggung jawab terhadap kinerja perusahaan.
“Direksi BUMD yang tidak mampu menyetor dividen harus siap mundur. Sebaliknya, mereka yang berhasil meningkatkan pendapatan akan mendapatkan insentif tambahan,” jelas Sugianto.
Dengan langkah-langkah ini, Bapemperda DPRD Jawa Barat optimis dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aset dan BUMD, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD secara berkelanjutan.
