Gentanews.id — Polemik proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Woosh kembali memanas. Lembaga UF Center mendesak DPR RI segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki pembangunan proyek strategis nasional tersebut, menyusul penolakan Menteri Keuangan Purbaya terhadap penggunaan APBN untuk membayar utang proyek.
Purbaya menegaskan, proyek Woosh dibangun melalui kerja sama antara BUMN Indonesia dan BUMN Tiongkok, sehingga tanggung jawab pembayaran utang tidak seharusnya dibebankan kepada negara.
“Proyek ini dibangun oleh BUMN melalui holding Danantara. Kalau proyeknya untung, yang menikmati keuntungannya adalah BUMN. Jadi, biarlah Danantara yang menanggung utangnya. Deviden mereka saja bisa mencapai lebih dari Rp80 triliun per tahun,” jelas Purbaya.
 Menanggapi hal tersebut, Ujang Fahpulwaton, Direktur UF Center, menilai kontroversi yang melingkupi proyek Woosh menunjukkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek strategis nasional.
Ia menyoroti adanya saling lempar tanggung jawab antara pemerintah dan BUMN, di mana Kementerian Keuangan menolak menanggung beban utang, sementara BUMN didesak untuk segera menyelesaikannya.
“Proyek ini bernilai besar dan melibatkan dana publik secara tidak langsung. DPR harus turun tangan dengan membentuk Pansus agar semua proses pembangunan, pembiayaan, dan kerja samanya bisa diperiksa secara terbuka,” tegas Ujang.
 UF Center juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit dan investigasi menyeluruh, guna memastikan apakah pembangunan KCJB telah sesuai dengan rencana awal dan tidak terjadi penyimpangan atau mark up anggaran.
Ujang menambahkan, perubahan mitra investor dari Jepang ke Tiongkok juga perlu ditelusuri secara mendalam karena dikhawatirkan terdapat pelanggaran prosedur dalam proses pengambilan keputusan.
“Kalau hasil Pansus menemukan indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan, semua pihak yang terlibat harus diperiksa — termasuk Presiden Jokowi. Ini penting untuk memastikan siapa yang paling bertanggung jawab atas proyek ini,” pungkas Ujang Fahpulwaton.







