Bandung – DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan delegasi dari International Union East Turkistan Organization (IUETO) yang dipimpin oleh Nur Muhammad, perwakilan dari Turkistan Timur. Pertemuan ini membahas isu kemanusiaan yang dihadapi komunitas Uyghur di Xinjiang, Tiongkok, serta potensi kerja sama antara Indonesia dan Turki dalam bidang ekonomi dan sosial budaya.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono dan Iwan Suryawan. Dalam kesempatan itu, delegasi IUETO menyampaikan keprihatinan mereka terhadap kondisi masyarakat Uyghur yang mengalami pembatasan kebebasan beragama, diskriminasi sistematis, dan pelanggaran hak asasi manusia. Menurut IUETO, komunitas Uyghur dilarang menjalankan ajaran Islam, termasuk membaca Al-Qur’an.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menegaskan bahwa kebijakan politik luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Namun, pihaknya tetap mendukung upaya IUETO dalam memperjuangkan hak-hak komunitas Uyghur, terutama dalam isu kemanusiaan dan kebebasan beragama.
“Kami mendorong IUETO untuk berkomunikasi dengan organisasi Islam di Indonesia serta pemerintah pusat agar isu ini dapat dikaji lebih lanjut,” ujar Ono Surono di Bandung, Kamis (6/2/2025). Ia juga berharap kerja sama antara Jawa Barat dan Istanbul dapat terwujud, termasuk dalam bentuk sister city yang dapat memperkuat hubungan ekonomi dan budaya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan menyatakan bahwa meskipun kebijakan luar negeri berada di ranah pemerintah pusat, pihaknya tetap membuka ruang untuk kerja sama dalam isu-isu kemanusiaan.
“Kami masih minim informasi mengenai Uyghur. Harapannya, kunjungan ini dapat memberikan wawasan lebih luas dan membuka peluang kerja sama yang bermanfaat,” kata Iwan Suryawan.
Dalam pertemuan tersebut, Nur Muhammad dari IUETO juga menyoroti keberadaan kamp pendidikan di Xinjiang yang mereka sebut sebagai tempat indoktrinasi bagi anak-anak dan remaja Uyghur. Menurutnya, kamp-kamp tersebut bertujuan mengubah keyakinan mereka dan menghilangkan identitas keislaman komunitas Uyghur.
“Tiongkok menyebarkan narasi yang bertentangan dengan realitas, seolah-olah komunitas Uyghur diperlakukan dengan baik. Padahal, laporan kredibel dari berbagai lembaga internasional menunjukkan adanya pelanggaran HAM serius, termasuk eksekusi tanpa proses hukum,” ungkap Nur Muhammad.
Ia berharap Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, dapat berperan aktif dalam mendukung perjuangan hak asasi manusia bagi komunitas Uyghur. Selain itu, IUETO berencana mengundang pengusaha Turki ke Indonesia dan menggelar forum internasional di Bandung yang melibatkan para peneliti terkait isu Uyghur.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen untuk menjajaki kerja sama lebih lanjut antara Jawa Barat dan Turki, termasuk potensi kemitraan antara Bandung dan Istanbul sebagai sister city.
“Kami siap kembali ke Indonesia untuk memperluas jejaring serta berbagi informasi yang lebih kredibel,” tutup Nur Muhammad.
