Gentanews.id – Pasca terbentuknya pemerintahan hasil Pemilu 2004, Indonesia memasuki era baru dengan dilaksanakannya pemilihan presiden secara langsung. Untuk pertama kalinya, rakyat Indonesia mendatangi bilik suara untuk memilih pemimpin tertingginya, dengan harapan akan muncul pemimpin yang memiliki visi besar dan pro-rakyat. Namun, terbentuknya pemerintahan baru ternyata belum mampu menjawab berbagai persoalan kebangsaan yang muncul saat itu, seperti maraknya aksi terorisme, kelangkaan pangan, kenaikan harga akibat ketergantungan impor, masalah buruh migran, lemahnya penindakan terhadap korupsi, dan penghindaran pajak.
Kondisi tersebut mendorong sejumlah tokoh nasional, yang dipelopori oleh Dr. Yus Usman Sumanegara dan kolega, untuk membentuk sebuah organisasi masyarakat bernama Perhimpunan Kebangsaan. Seiring waktu, organisasi ini berkembang menjadi wadah terbuka yang mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk purnawirawan TNI-Polri, mantan pejabat negara, pengusaha, serta pemerhati pendidikan, budaya, dan demokrasi.
Pada September 2005, Perhimpunan Kebangsaan secara resmi mendeklarasikan diri sebagai organisasi masyarakat. Dukungan terus mengalir, dengan tokoh-tokoh seperti Prof. Jimly Asshiddiqie dan Dr. Marwah Daud Ibrahim bergabung. Melihat semakin meluasnya dukungan, pengurus DPP Perhimpunan Kebangsaan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pertama di Hotel Kartika Chandra pada 31 Mei hingga 2 Juni 2006, yang dihadiri oleh seluruh unsur DPD dan DPC di Indonesia. Salah satu keputusan strategis yang diambil adalah memberikan mandat kepada DPP Perhimpunan Kebangsaan untuk membentuk partai politik dan mempersiapkan hal-hal teknis lainnya.
Pada Agustus 2006, setelah beberapa kali mengadakan rapat internal, pengurus DPP Perhimpunan Kebangsaan memutuskan untuk mendaftarkan partai politik dengan nama Partai Perhimpunan Kebangsaan (PPK) ke Kementerian Hukum dan HAM. Namun, di tengah perjalanan, nama partai ini berubah menjadi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) atas kesepakatan bersama. Setelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, pada 21 Desember 2006, Partai Hanura dideklarasikan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Sejumlah tokoh nasional hadir dalam momen bersejarah ini, di antaranya Presiden ke-4 KH. Abdurrahman Wahid, Wakil Presiden ke-6 Jenderal (Purn) Try Sutrisno, dan Mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menetapkan Partai Hanura sebagai peserta Pemilu 2009. Sejak itu, partai ini terus berkompetisi dalam setiap pemilu, hingga Pemilu 2024 yang baru saja berlalu. Namun, seiring waktu, sejarah terbentuknya Partai Hanura mulai terlupakan, bahkan keberadaan Perhimpunan Kebangsaan sebagai “bidan” yang melahirkan partai ini tidak lagi diperbincangkan di kalangan internal. Beruntung, Ketua Umum Partai Hanura saat ini, Dr. Oesman Sapta (OSO), merasa perlu untuk menelusuri kembali sejarah panjang tersebut.
Untuk itu, Dr. Oesman Sapta memerintahkan Bendahara Umum Partai Hanura, Halim Shahab, SH, MBA—yang juga salah satu pendiri Perhimpunan Kebangsaan—untuk mengundang sejumlah tokoh pengurus Perhimpunan Kebangsaan yang masih eksis, untuk bertemu dan berdiskusi dengan Ketua Umum Partai Hanura.
Pertemuan tersebut terlaksana pada 6 Januari 2025 di Gedung City Tower, Lantai 19, Jakarta Pusat. Sejumlah tokoh yang hadir antara lain: Prof. Syopiansyah Sampurnajaya, Halim Shahab, SH, Prof. Azzam Sam Yasin, Dr. Raswari, Dr. Asmaredy, Dr. Boyke Setiawan, Aeh Chaerul Saleh, SE, KH. Saeful Bahri, Chevi Rasyid, SH, Drs. Herman Dogopia, Any Puji Astuti, dan Agung Hari Gumilar, SE.
Dalam pertemuan tersebut, Dr. Oesman Sapta dengan serius mendengarkan pemaparan Prof. Syopiansyah Sampurnajaya yang mewakili pengurus Perhimpunan Kebangsaan, mengenai sejarah berdirinya organisasi tersebut hingga terbentuknya Partai Hanura. Menanggapi hal tersebut, Dr. Oesman Sapta mengapresiasi Perhimpunan Kebangsaan sebagai pejuang utama dalam pendirian Partai Hanura dan mengajak seluruh fungsionaris Perhimpunan Kebangsaan untuk kembali bersatu dalam rumah besar Partai Hanura, guna memenangkan Pemilu 2029.
Pasca pertemuan ini, Perhimpunan Kebangsaan akan segera mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih Ketua Baru, sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi menuju Pemilu 2029.
