Bandung – DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2023 dalam rapat paripurna yang berlangsung hari ini.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jawa Barat Brigadir Jenderal TNI (Purn) Taufik Hidayat, dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Achmad Ru’yat, Ineu Purwadewi Sundari, dan Oleh Soleh. Selain itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin serta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat turut hadir.
Ketua DPRD Jawa Barat, Taufik Hidayat, menyampaikan bahwa sebelumnya pada 28 Maret 2024, Pj Gubernur Jabar telah mengajukan nota pengantar terkait LKPJ TA 2023. Sesuai kewenangan DPRD Jawa Barat dan kesepakatan dalam rapat Badan Musyawarah pada 20 Maret 2024, LKPJ tersebut telah dibahas oleh komisi-komisi dan Panitia Khusus (Pansus) I.
“Alhamdulillah, Pansus I DPRD Jawa Barat telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan hasil kerjanya dalam rapat paripurna hari ini,” ujar Taufik Hidayat di Kota Bandung, Jumat (17/5/2024).
Setelah laporan Pansus I, dilakukan penetapan hasil pembahasan LKPJ Gubernur Jawa Barat TA 2023, dilanjutkan dengan penyampaian rekomendasi DPRD Jawa Barat yang disampaikan oleh Anggota Pansus I, Husin.
“Setelah rekomendasi DPRD Jawa Barat atas LKPJ Gubernur TA 2023 disampaikan, kami berharap Gubernur Jabar dapat menindaklanjuti keputusan DPRD sesuai prosedur yang berlaku,” harap Taufik Hidayat.
**Rekomendasi DPRD Jawa Barat**
Anggota Pansus I DPRD Jawa Barat, Husin, menyatakan bahwa Pansus I menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023, yang hanya mencapai Rp24,37 triliun dari target Rp24,79 triliun. Hal ini menjadi catatan penting bagi Pansus I DPRD Jawa Barat.
“Bidang keuangan, Pansus I menyoroti penurunan PAD. Ini menjadi perhatian kami dan akan menjadi catatan ke depannya,” kata Husin.
Ditemui secara terpisah, Wakil Ketua Pansus I, Abdul Hadi Wijaya, menambahkan bahwa salah satu rekomendasi yang disampaikan terkait bidang pendidikan, khususnya mengenai pendidikan gratis. Pihaknya meminta agar evaluasi dilakukan karena alokasi anggaran yang ada tidak mencukupi.
“Kami juga menyoroti kurangnya unit sekolah baru SMA/SMK Negeri, dimana masih ada sekitar 144 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK negeri,” tambahnya.
Selain sektor pendidikan, Pansus I juga menyoroti masalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak menghasilkan dan mengusulkan agar segera ditindaklanjuti, baik dengan dilikuidasi atau digabungkan.
“Banyak BUMD yang dalam kondisi buruk dan harus segera ditindaklanjuti,” tegas Abdul Hadi Wijaya.
Di samping rekomendasi, Pansus I DPRD Jawa Barat memberikan apresiasi kepada Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin yang telah membubarkan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ).
“Ini lama menjadi keluhan karena semacam duplikasi sistem atau menciptakan layer baru. Dengan dibubarkannya TAP dan TAJJ, semoga ke depan tidak ada lagi hal seperti ini,” pungkasnya. ***
