News  

Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat Bahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Mengenai Ranperda Perubahan APBD 2024

Ketua DPRD Jawa Barat Brigadir Jenderal TNI (Purn) Taufik Hidayat saat memimpin Rapat Paripurna di Kota Bandung. Rabu, (21/8/24).

Bandung – DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat paripurna yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Jawa Barat, Brigadir Jenderal TNI (Purn) Taufik Hidayat, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Oleh Soleh. Turut hadir Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, serta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam rapat tersebut, Taufik Hidayat menyampaikan bahwa hanya dua fraksi yang memberikan pandangan umum mereka terhadap Ranperda Perubahan APBD TA 2024, yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Golongan Karya (Golkar). Sementara fraksi lainnya akan memberikan pandangan mereka secara langsung kepada Ketua DPRD Jawa Barat.

“Berdasarkan keputusan rapat paripurna sebelumnya, hanya dua fraksi yang akan menyampaikan pandangan umumnya secara resmi dalam rapat ini, sementara fraksi lainnya akan menyampaikannya secara langsung kepada pimpinan,” ujar Taufik Hidayat pada Rabu (21/8/2024) di Kota Bandung.

Setelah pandangan umum fraksi-fraksi disampaikan, sesuai dengan tata tertib DPRD, tahapan berikutnya adalah jawaban dari gubernur terhadap pandangan umum tersebut yang akan dibahas dalam rapat paripurna pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Dalam kesempatan tersebut, anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat, Arip Rachman, menyampaikan pandangan fraksinya terkait kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam perubahan APBD 2024. Ia juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai masih jauh dari target, terutama dalam hal dividen.

“Selain itu, optimalisasi BUMD pada tahun 2024 masih jauh dari target, dengan dividen yang kecil. Jika target dividen BUMD tercapai, hal ini akan meningkatkan PAD yang bisa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Arip Rachman.

Sementara itu, anggota Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat, Cucu Sugyati, juga menyampaikan pandangan fraksinya yang menyoroti peningkatan signifikan dalam pendapatan daerah dari sektor transportasi. Ia meminta penjelasan lebih lanjut mengenai jenis dan peruntukan pendapatan dari sektor tersebut.

“Kami mencatat adanya peningkatan yang signifikan pada pendapatan daerah dari sektor transportasi dalam perubahan APBD 2024. Kami berharap ada penjelasan lebih lanjut mengenai jenis dan peruntukan dari pendapatan tersebut,” ujar Cucu Sugyati.***

Banner nwisa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *