Bandung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan sejumlah catatan penting terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, yang baru-baru ini resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD TA 2025.
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, menegaskan bahwa penggunaan APBD TA 2025 harus dilakukan secara efektif dan diawasi secara ketat untuk menghindari kebocoran anggaran. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) juga diminta untuk lebih inovatif dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai cara, termasuk intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan.
“Optimalisasi pemanfaatan lahan, peningkatan alokasi anggaran untuk sektor ekonomi, serta pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh, adalah beberapa upaya yang perlu dilakukan,” ungkap Buky Wibawa di Bandung, Senin (11/11/2024).
Selain itu, Buky menekankan bahwa pelaksanaan APBD 2025 harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemdaprov Jabar.
Menghadapi masa transisi kepemimpinan, Buky menambahkan bahwa APBD 2025 harus selaras dengan visi dan misi gubernur baru, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga meminta agar keberpihakan anggaran terhadap sektor ekonomi dan pembangunan ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
DPRD Jabar mengapresiasi langkah Pemdaprov Jabar yang telah mengalokasikan Rp1 triliun untuk program makan siang gratis sesuai arahan pemerintah pusat. Dukungan besar pada sektor pendidikan dan kesehatan juga diapresiasi, dengan anggaran 40,33% dari APBD untuk pendidikan dan 11,42% untuk kesehatan.
Sebelumnya, Mohammad Romli, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyampaikan rekomendasi agar kegiatan yang belum tercakup dalam APBD 2025 dapat menjadi prioritas dalam Perubahan APBD TA 2025.
“Program kedaulatan pangan yang dicanangkan pemerintah pusat harus dipastikan berjalan lancar di Jawa Barat,” ujar Romli, seraya menegaskan bahwa komunikasi intensif dengan pemerintah pusat perlu terus dibangun demi meningkatkan dukungan anggaran dari pusat.
