Berakhir sudah rangkaian pesta Demokrasi Pilpres 2024 dengan dilantiknya pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode jabatan 2024 – 2029 yakni Jenderal TNI ( Purn ) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada tanggal 20 Oktober
lalu, jutaan pasang mata rakyat Indonesia dari segala lapisan masyarakat menyaksikan melalui layar kaca dan tumpah ruwah di jalan antara gedung DPR – MPR RI hingga Istana Negara, bahkan negara – negara sahabat mengutus perwakilannya untuk menghadiri prosesi pengambilan sumpah jabatan pemimpin nasional di Republik Indonesia ini langsung dari gedung DPR – MPR RI Senayan Jakarta, terlihat hadir Sultan Brunei Darussalam Hasanah Baulkiah, PM Malaysia Dato Sri Anwar Ibrahim, PM Timor Leste Xanana Gusmao dan beberapa kepala negara dan kepala pemerintahan serta utusan khusus negara – negara dari berbagai penjuru dunia.
Pelantikan presiden dan wakil presiden tersebut mendapatkan atensi yang luar biasa dari rakyat Indonesia, dan merupakan penantian bagi semua pihak, masyarakat indonesia berharap besar dengan kepemimpinan prabowo yang akan diembannya setidaknya 5 tahun kedepan, sosok Prabowo dianggap sebagai figur yang berpengalaman dan dikenal di dalam maupun di luar negeri, bahkan sebelum resmi dilantik menjadi Presidenpun, Prabowo sebagai menteri pertahanan rajin melakukan lawatan ke beberapa negara baik di asia, amerika maupun eropa, yang paling berkesan adalah kunjungan kenegaraannya ke timur tengah, sejatinya menunjukan jati dirinya sebagai warga dunia dalam mewujudkan perdamaian dan ketertiban di dunia, oleh sebab itu pemimpin dunia tidak asing lagi dengan nama presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, sehingga hal ini menjadi modal penting dalam diplomasi Politik Indonesia di luar Negeri
Modal dasar tersebut telah dimiliki oleh Prabowo Subianto yang keberadaannya diperkuat melalui pidato politiknya saat pelantikan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, menggelegar dan berapi-api, meneguhkan semangat dan harapan besar bagi kemajuan bangsa indonesia dan hubungan politik indonesia di kancah politik international. tanpa rasa takut dan percaya diri meyakinkan pada masyarakat indonesia bahwa dibawah kepemimpinannya ia akan membawa kemajuan Indonesia diberbagai bidang dengan menitikberatkan pada kesejahtraan rakyat, kemandirian di bidang pangan, energi, pengentasan kemiskinan, pencegahan dan penindakan korupsi, yang tak kalah luar biasanya sikap politik indonesia untuk mendukung kemerdekaan palestina sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang turut serta menciptakan perdamaian dunia dan menghapuskan penjajahan karena tidak sesuai dengan prikemanusia dan prikeadilan, padahal tidak sedikit tamu kenegaraannya yang hadir memberikan dukungan pada zionis Israel.
Untuk itulah Pidato Presiden Prabowo sebagai langkah progressif dan membanggakan bagi semuanya ” pokoknya Presiden prabowo top markotoplah”, dimana pidatonya tersebut menjadi bahan atau tema – tema diskusi dan menjadi materi yang diperbincangan oleh masyarakat luas di dalam negeri dan keinginan besar serta keberanian Presiden Prabowo saat pidato perdana tersebut merupakan pidato terbaik dalam 10 tahun terakhir.
Namun demikian apresiasi dan harapan masyarakat tersebut disinyalir tidak akan berlangsung lama, hal ini lebih disebabkan pada kenyataan bahwa Prabowo lebih memilih calon calon pembantunya di kabinet berdasarkan balas jasa, tak ayal jumlah menteri dan wakil menteri Presiden prabowo sangat banyak sehingga terkesan akomodatif terhadap kepentingan para pendukungnya, sehingga Zaken Kabinet yang akan di isi oleh kalangan profesional mendapatkan porsi yang lebih sedikit dari orang – orang partai politik dan relawan pendukungnya, muncul pesimisme publik terhadap keputusan Presiden dalam menentukan jumlah pembantunya dalam mengisi pos-pos menteri dan wakil menteri serta kepala badan dan utusan presiden lain nya yang sangat banyak, tercatat menteri menteri tidak kurang dari 48 orang dan wakil menteri 59 orang, belum ditambah utusan itu utusan ini sehinga menilai kabinet merah putih prabowo sebagai kabinet gemuk atau gemoy, pendukung maupun relawan semua di beri kueh kekuasaan tanpa memperhatikan kualitas dan kemampuan menteri atau wamennya, tidak sedikitnya yang memicu kontroversi ditengah tengah masyarakat. Selain itu penambahan pos kementerian dan badan-badan akan merubah dan menambah nomenklatur baru yang berimbas nya pada bengkak nya anggaran negara dan sulitnya melakukan koordinasi ,kita tunggu ajah 100 hari penerintahan nya apa yang sudah di hasil kan !!!
