Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa rencana pembangunan di Jawa Barat harus sejalan dengan program pembangunan pemerintah pusat. Langkah ini penting untuk mewujudkan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi termaju pada 2045. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja konsultasi Pansus IV ke Ditjen Pembangunan Daerah (Bina Bangda) dan DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Ketua Pansus IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hidayat, menyatakan bahwa substansi yang paling penting terkait dengan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat (RPJP). Penyusunan RPJP ini harus komprehensif dan selaras dengan program gubernur terpilih yang sesuai dengan visi dan misinya ke depan.
“Kami mendapati bahwa kendala utama dalam penyusunan RPJP Daerah adalah bagaimana agar RPJP Daerah ini selaras dengan RPJM Daerah yang nantinya akan dirancang oleh gubernur terpilih berdasarkan visi misi saat kampanye,” ujar Ahmad Hidayat di Jakarta, Rabu (15/5/2024).
Ahmad menjelaskan, setelah RPJP disusun, Bappenas secara teknokratis akan memimpin penyusunan RPJM Daerah agar menjadi acuan bagi para calon gubernur dalam merumuskan visi misinya.
“Dengan demikian, siapapun gubernur yang terpilih nanti, perencanaan pembangunannya tidak akan keluar dari koridor yang telah ditetapkan melalui RPJP Daerah dan RPJM Daerah secara teknokratis,” tambahnya.
Ahmad Hidayat juga menambahkan informasi menarik bahwa penyusunan RPJP di Jawa Barat secara nasional akan berbeda dengan DKI Jakarta yang akan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai bagian dari masa transisi. Oleh karena itu, ada dua dasar yang harus diperhatikan yaitu RPJP Nasional dan perubahan status dari DKI ke DKJ.
“Artinya, bahkan di DKI saja, pembahasan Raperda RPJP Daerahnya belum sampai ke ranah legislatif. Maka dari itu, kami juga tidak ingin terburu-buru. Yang terpenting adalah bagaimana Jawa Barat bisa menyelesaikan Pansus RPJP Daerah ini secara maksimal,” pungkas Ahmad.***
