Bandung – Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berinovasi dan meningkatkan efektivitas program kerja guna mengatasi berbagai masalah di Jawa Barat. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Sugianto Nanggolah, setelah Rapat Kerja (Raker) terkait pembahasan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2024.
“Banyak program kerja yang sudah disusun saat ini belum menunjukkan efektivitas dalam mengatasi berbagai permasalahan di Provinsi Jawa Barat,” kata Sugianto Nanggolah di Kota Bandung pada Senin (5/8/2024).
Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat meminta OPD untuk segera mengevaluasi program-program kerja yang ada dan memastikan bahwa langkah strategis yang diambil benar-benar berdampak positif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jawa Barat.
“Program-program yang dipresentasikan tadi masih banyak yang tidak efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah. Perlu ada inovasi-inovasi program baru yang mampu mengatasi masalah di Jabar,” tegas Sugianto Nanggolah.
Dalam rapat tersebut, meski tidak ada perubahan besar dalam anggaran, terjadi beberapa pergeseran akibat efisiensi yang dilakukan oleh hampir semua mitra kerja, sehingga beberapa program mengalami pergeseran. Selain itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) diperkirakan akan tersisa hingga akhir tahun anggaran ini.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dedi Taufik, melaporkan bahwa realisasi pendapatan selama semester pertama TA 2024 mencapai sekitar 48,8%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah dan dana perimbangan, dengan lima komponen utama pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan pajak rokok, serta pajak baru yaitu pajak alat berat.
Rapat pembahasan perubahan rancangan KUA PPAS TA 2024 dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Phinera Wijaya, didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Sugianto Nanggolah. Rapat ini juga dihadiri oleh anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dan mitra kerja, termasuk Bapenda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Biro BUMD, Investasi dan Administrasi (BIA), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
