Daerah  

Komisi II DPRD Jabar Dorong Kesejahteraan Pelaku Pertanian untuk Optimalisasi Produktivitas

Ketua Komisi II DPRD Jabar Bambang Mujiarto menyampaikan dukungannya untuk kesejahteraan petani dalam pembahasan RAPBD 2025 di Bandung.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Bambang Mujiarto dalam Pembahasan RAPBD TA 2025 yang berlangsung di UPTD Balai Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat, Selasa (22/10/2024).

Bandung – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong peningkatan kesejahteraan bagi para pelaku pertanian guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto, dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di UPTD Balai Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Selasa (22/10/2024).

Menurut Bambang, meskipun pertanian pangan masih menjadi salah satu sektor ekonomi andalan di Jawa Barat, tantangan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani tetap ada. “Tidak hanya sekadar mengejar target produktivitas, tetapi kita juga harus memastikan kesejahteraan para petani agar mereka mendapatkan manfaat dari program yang akan dilaksanakan,” jelasnya.

Bambang menegaskan pentingnya memperhatikan kesejahteraan petani sebagai pahlawan pangan Indonesia. Ia menekankan bahwa kesejahteraan petani harus menjadi prioritas agar keberlanjutan sektor pertanian dapat terjamin. “Pemprov Jawa Barat harus menjadi penggerak utama agar para petani lebih sejahtera, dengan kebutuhan mereka yang terpenuhi dan pembiayaan produksi yang memadai. Sentuhan langsung kepada mereka jauh lebih penting daripada sekadar pencapaian administratif,” tegasnya.

Bambang juga menyoroti pentingnya peran penyuluh dan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dalam mendampingi petani. Menurutnya, penyuluh dan POPT merupakan garda terdepan yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan keberhasilan sektor pertanian di Jawa Barat. “Dengan dukungan mereka, kinerja para pelaku pertanian dapat berjalan lebih optimal dan terintegrasi sebagai satu kesatuan,” ujar Bambang.

Pembahasan RAPBD TA 2025 bersama mitra strategis Komisi II bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kajian ini dilakukan untuk memastikan bahwa program yang direncanakan sudah sesuai dengan kebutuhan petani dan masyarakat. Jika belum, Komisi II akan mendorong penyesuaian agar program-program tersebut benar-benar bermanfaat dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Jawa Barat.

Banner nwisa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *