Pangandaran — Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti kondisi fasilitas di UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan (PAPLWS) Kabupaten Pangandaran. Terutama, bangunan yang telah mencemaskan serta ruangan rapat yang tidak representatif untuk pertemuan. Bahkan, mess tempat tinggal para karyawan juga tidak layak. Keberadaan UPTD ini sangat berperan dalam kinerja para karyawan. Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Lina Ruslinawati, menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi ini.
“Kami sangat khawatir dengan fasilitas di sini, terutama bangunan yang mendukung kegiatan tetapi sangat tidak memadai,” ujar Lina di UPTD PAPLWS Kabupaten Pangandaran, Selasa (20/2/2024).
Lina menyebut bahwa usulan untuk merevitalisasi bangunan telah diajukan sejak enam tahun yang lalu, namun terkendala oleh pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penganggaran.
“Oleh karena itu, kami mendesak agar pada anggaran tahun 2024, beberapa fasilitas di UPTD segera direvitalisasi,” tambahnya.
Lina berharap, setelah fasilitas diperbaiki, UPTD PAPLWS dapat berkontribusi besar dalam peningkatan perekonomian Jawa Barat melalui sektor perikanan dan kelautan.
“Potensi PAD dari sektor ini besar. Kami berharap pada penganggaran berikutnya, realisasi ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Meskipun demikian, Lina mengakui ada peningkatan dalam pencapaian target kinerja pada Tahun Anggaran 2023, meskipun tidak signifikan. Dia juga berjanji untuk terus mendorong dinas terkait agar memperhatikan UPTD di daerah-daerah guna meningkatkan perekonomian.
“Saya mengapresiasi kinerja UPTD ini, walaupun secara persentase peningkatannya tidak signifikan,” tutup Lina.
