Bandung — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyambut kunjungan kerja dan silaturahmi dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Jawa Barat. Pertemuan ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, yang didampingi oleh perwakilan fraksi-fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Jawa Barat.
“Atas nama DPRD Jawa Barat, kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan kerja dari DPD RI Provinsi Jabar. Kami membahas banyak hal, termasuk bagaimana meningkatkan kolaborasi dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Buky Wibawa dalam pertemuan yang digelar di Kota Bandung, Senin (4/11/2024).
Buky menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis di Jawa Barat menjadi topik diskusi, seperti masalah kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, hingga keuangan daerah. Menurutnya, pertemuan ini memberikan kesempatan yang berharga untuk menyampaikan aspirasi DPRD Jawa Barat kepada DPD RI Provinsi Jabar.
“Kami berharap semua aspirasi yang telah kami sampaikan dapat ditindaklanjuti oleh DPD RI Provinsi Jabar. Kami juga akan mengagendakan kunjungan kerja ke DPD RI sebagai tindak lanjut,” tambah Buky.
Dorongan untuk Cabut Moratorium Pemekaran Daerah Parsial
Salah satu isu utama yang diangkat DPRD Jawa Barat dalam pertemuan ini adalah terkait Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB). Saat ini, Provinsi Jawa Barat telah mengajukan delapan CDOB yang masih tertahan akibat moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan pemerintah pusat.
“Kami meminta dukungan DPD RI Provinsi Jabar untuk mendorong pencabutan moratorium pemekaran daerah secara parsial, khususnya untuk Jawa Barat. Hal ini akan mempercepat realisasi pengajuan CDOB dari provinsi kami,” jelas Buky.
Buky menegaskan bahwa persyaratan pengajuan CDOB dari Jawa Barat sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, bahkan lebih siap dibandingkan beberapa daerah lain. Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Rahmat Hidayat Djati, turut menyampaikan harapannya agar moratorium dapat dicabut secara parsial jika belum memungkinkan untuk dicabut secara nasional.
“Jika moratorium pemekaran daerah tidak bisa dicabut secara nasional, kami meminta dukungan DPD RI untuk memperjuangkan pencabutan secara parsial khusus untuk Jawa Barat. Kami juga akan mengirimkan surat terkait hal ini kepada pemerintah pusat,” ungkap Rahmat.
Di kesempatan yang sama, Anggota Komite I DPD RI Provinsi Jabar, Aanya Rina Casmayanti, menegaskan bahwa DPD RI akan memperjuangkan aspirasi tersebut.
“Kami akan berkolaborasi dengan DPRD Jawa Barat dan menyampaikan aspirasi ini kepada pihak terkait di pemerintah pusat,” kata Aanya.
Kunjungan kerja ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan fraksi di DPRD Jawa Barat, antara lain Yod Mintaraga dari Fraksi Golkar, Tuti Turimayanti dari Fraksi PDIP, Tobias Ginanjar Sayidina dari Fraksi Gerindra, serta beberapa anggota DPRD lainnya. Dari pihak DPD RI Provinsi Jabar, turut hadir Agita Nurfianti, Wakil Ketua III Badan Urusan Legislasi Daerah, dan Kepala Kantor DPD RI Provinsi Jabar, Herman Hermawan, beserta jajaran.
