Kota Bandung– DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas penyelenggaraan West Java Outward Looking Strategy (WJOS), yang dinilai sebagai langkah awal yang sangat penting dalam meningkatkan hubungan luar negeri.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Bedi Budiman, menyampaikan hal ini saat menghadiri kegiatan West Java Partnership Day 2024 di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Jumat (23/8/2024). Menurut Bedi, Pemprov Jabar berhasil mempertemukan dan memfasilitasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kemenlu, Kemendagri, akademisi, serta pelaku ekonomi, sosial, dan budaya, dalam seminar WJOS ini. Hal tersebut merupakan bagian penting dari diplomasi subtansif terkait kebijakan luar negeri.
Bedi juga menyarankan agar Pemprov Jabar membentuk biro khusus yang menangani kerjasama hubungan luar negeri untuk memastikan fokus dan efektivitas dalam menjalankan program-program terkait. “Kerjasama luar negeri melibatkan banyak negara dan warga Jabar yang berinteraksi dengan pihak luar, dan ini harus difasilitasi oleh pemerintah, karena permasalahannya cukup kompleks,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kemampuan anggaran dan manajemen di tingkat kabupaten dan kota masih terbatas, sehingga peran pemerintah provinsi menjadi sangat penting dalam mengakomodir kepentingan hubungan luar negeri. Hal ini juga terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah, di mana optimalisasi hubungan luar negeri menjadi bagian integral dari pembangunan Jawa Barat.
Bedi menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur, regulasi, dan penyelenggaraan yang matang agar Jawa Barat dapat menghadapi tantangan dalam 20 tahun ke depan. Selain itu, ia juga mengusulkan agar Pemprov melibatkan lebih intensif civil society, seperti Bandung Geopolitic Studies (BGS), untuk membantu menghubungkan warga dan bisnis dengan pemerintah dalam konteks hubungan internasional.
Menurut Bedi, pentingnya kemitraan strategis jangka panjang dengan lembaga-lembaga masyarakat sipil seperti BGS menjadi sangat jelas, mengingat dinamika yang sering terjadi dalam pemerintahan. “Pemerintah sering kali terlalu sibuk, dan pergantian pejabat dapat mengganggu kelanjutan kebijakan yang ada, sehingga kemitraan yang kuat dengan civil societies sangat diperlukan,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Bedi juga menekankan bahwa biro hubungan kerjasama luar negeri yang diusulkan sangat penting bagi Provinsi Jawa Barat yang strategis. Peran serta civil society dianggap penting dalam mendukung warga Jabar yang beraktivitas di luar negeri.
Bedi mencontohkan dampak dari kebijakan luar negeri pada komoditas lokal, seperti buah manggis, yang mengalami penurunan harga akibat perang dagang internasional. Selain itu, ia juga menyoroti perlunya sinkronisasi kebijakan antara nasional dan daerah di bidang siber, serta dampak dari pelonggaran impor barang yang menyebabkan krisis di sektor konveksi di Majalaya.
“Kegiatan seperti WJOS sangat kami dukung, karena menyentuh kepentingan banyak orang dan mendukung kemakmuran warga Jawa Barat,” tutup Bedi.
